INISIASI
1 (EKSI4207)
Pada Inisiasi 1 Tutorial Online, kita akan
membahas mengenai Akuntabilitas dan
Akuntansi Sektor Publik. Untuk memudahkan pemahaman Anda, Akuntabilitas dan
Akuntansi Sektor Publik yang akan dibahas secara rinci sebagai berikut :
1. Karakteristik Organisasi Sektor Publik.
2. Good Government Gouvernance.
3. Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik.
4. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.
1. Karakteristik Organisasi Sektor Publik.
Pernyataan Lynn (1974)
memberi gambaran mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah pada
organisasi pemerintahan, bahwa sumbangan masyarakat terhadap pemerintah,
seperti pajak, tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan jasa yang
diterima masysrakat pemerintah, demikian pula sebaliknya.
Karakteristik Organisasi Sektor Publik
menurut Mardiasmo yaitu :
Tujuan Untuk
mensejahterahkan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan
kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
Aktivitas Pelayanan publik (publik service)
misal dalam bidang pendidikan, trnasportasi, penegakan hukum, keamanan,
kesehatan dan penyediaan pangan.
Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berujud pajak dan
retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan
lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola pertanggungjawaban Bertanggungjawab kepada masyarakat
melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal
dan berjenjang. Penyusunan Anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam
perencanaan program. Penurunan program publik anggaran dipublikasikan untuk
dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya, disahkan oleh wakil
masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD, Stakeholder
dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para
kreditor, para investor, lembaga-lembaga Internasonal
2. Good Government Governance
Governance
dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik. Konsep good governance sudah lama menjadi
perbincangan di atmosfer Indonesia. Namun demikian, elaborasi dan pembumian ke
dalam bentuk reformasi yang holistik dan aplikatif belum ada. Hal ini tentunya
banyak hal yang mempengaruhi. Reformasi struktural menghendaki adanya perubahan
mendasar pada diri entitas yang bersangkutan. Seperti kita ketahui UNDP
mengajukan 9 (sembilan) prinsip sebagai karakteristik good governance yaitu: partisipasi, rule of law, transparansi,
responsiveness, consensus orientation, equity, efektifitas dan efisiensi,
akuntabilitas, strategic vision. Konsep good
governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh sektor publik.
Tuntutan itu tidak mudah untuk dipenuhi. Hal ini perlu media dan proses untuk
memenuhinya. Bagaimana akuntansi sektor publik memenuhi hal tersebut?
3. Akuntabilitas dan Akuntansi Sektor Publik
Menurut Mardiasmo,
Pengertian Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) dalam
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal)
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :
1). Akuntabilitas Vertikal
Pertanggungjawaban Vertikal adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi atau
diatasnya.
2). Akuntabilitas Horizontal
Pertanggungjawaban Horizontal adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas/stakeholder.
Perbedaan akuntansi sektor publik dengan
akuntansi sektor swasta :
Pebedaan Akuntansi
Sektor Publik Akuntansi
Sektor Swasta
Tujuan Kesejahteraan
Masyarakat Keuntungan
Organisasi Sektor
publik Swasta
Keuangan Negara,
daerah dan Massyarakat Individual
4. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik
Transparansi dan
akuntabilitas merupakan tuntutan sebagian besar masyarakat kepada
lembaga-lembaga sektor publik dalam setiap aktivitas. Dari buku Anglo Amerika,
akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang
dberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan
penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi
dari akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat, bukan indivual,
yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, dan juga pada
proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Keluasaan wilayah publik tidak hanya
disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi
juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga public tersebut.
Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan
(Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik
negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan
organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Jadi akuntansi sektor publik dapat
didefinisikan sebagai :
... mekanisme teknik dan anlisis akuntansi
yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi
negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD,
LSM-LSM termasuk sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan
swasta.
Tujuan akuntansi pada organisasi sektor
publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu
operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara
tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan
pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil
operasi dan penggunaan dana public (American Accounting Association (1970)
dalam Glynn (1993)). Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan
penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.
Dari buku Anglo Amerika, akuntansi sektor
publik diartikan sebagai mekasnisme akuntansi swasta yang dberlakukan dalam
praktik-praktik organisasi publik. Sebagai dampak keberhasilan penerapan
accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Definisi dari
akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyrakat. Keluasaan wilayah
publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada
di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi
lembaga-lembaga public tersebut.
Bagi anda yang belum paham betul materi modul
1 ini, sekarang anda harus membaca kembali dengan teliti sekali atau beberapa
kali lagi (sampai anda paham betul) maksud modul 1 ini dan kemudian anda
membaca dengan seksama literature-literatur lain, yang membahas atau ada
kaitannya dengan ruang lingkup akuntabilatas dan akuntansi sektor publik, untuk
memperkaya pemahaman anda.
Referensi :
Baswir, Reridsond. (1998). Yogyakarta : BPFE
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publlik.
Yogyakarta. Andi
Dalam Modul
2 ini kita akan mempelajari
mengenai Akuntansi Manajemen
dan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor
Publik.
Tujuan
pokok bahasan ini
adalah agar Anda mampu
memahami konsep Akuntansi
Manajemen dan Sistem
Pengendalian Manajemen
Sektor Publik dan
mampu membedakan cara
penerapan Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengendalian Manajemen pada organisasi bisnis dan
sektor publik.
Diharapkan
setelah mempelajari Modul 2
ini Anda mampu menjelaskan
Akuntansi Manajemen dan
Sistem Pengendalian Manajemen
Sektor Publik yang terdiri atas:
1.
proses perencanaan pada sektor publik;
2.
proses pengendalian pada sektor publik;
3.
peran akuntansi manajemen sektor publik;
4.
sistem pengendalian manajemen sektor publik.
PROSES
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PADA SEKTOR PUBLIK
A. PROSES PERENCANAAN PADA SEKTOR PUBLIK
Pada dasarnya
prinsip akuntansi manajemen
sektor publik tidak
banyak berbeda dengan prinsip
akuntansi manajemen yang
diterapkan swasta. Prinsip-prinsip akuntansi
manajemen yang biasa
digunakan pada organisasi sektor swasta
seperti manajemen strategik
dan manajemen biaya
pada dasarnya dapat diterapkan
pada sektor publik.
Akan tetapi harus
diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakteristik
dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor
swasta tidak dapat diadopsi secara
langsung tanpa modifikasi.
Fokus bahasan akuntansi manajemen pada
sektor publik adalah
mengenai peran akuntansi
sebagai penyedia informasi yang
digunakan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas organisasi.
Akuntansi Manajemen
sektor publik berbeda
dengan akuntansi keuangan. Akuntansi
Manajemen Sektor Publik
terkait dengan pemberian informasi kepada
pihak intern organisasi
sedangkan akuntansi keuangan terkait dengan
pelaporan dan pengkomunikasian informasi
kepada pihak eksternal organisasi.
Akuntansi manajemen cenderung
memberikan laporan yang bersifat prospektif
yaitu digunakan untuk
perencanaan di masa
yang akan datang, sedangkan
akuntansi keuangan memberikan
informasi laporan historis dan
retrospektif berupa laporan
kinerja masa lalu
dari suatu organisasi. Perencanaan
merupakan cara organisasi
menetapkan tujuan dan sasaran
organisasi. Perencanaan meliputi
aktivitas yang sifatnya
strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal
perencanaan organisasi, akuntansi
manajemen berperan dalam
memberikan informasi historis
dan prospektif untuk memfasilitasi
perencanaan. Proses perencanaan
juga melibatkan aspek perilaku
yaitu partisipasi dalam
pengembangan sistem perencanaan, penetapan
tujuan, dan pemilihan
alat-alat yang paling
tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.
Dalam organisasi
sektor publik, lingkungan
yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi
sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi
akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi-prediksi dan estimasi mengenai
kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik
saat ini.
Sementara itu tingkat
ketidakpastian yang dihadapi sektor publik di masa mendatang akan semakin
tinggi. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pesatnya teknologi informasi
yang merambah ke
seluruh sektor. Misalnya perkembangan internet
menyebabkan munculnya gagasan
dikembangkannya E-Government
di Indonesia termasuk
aplikasinya dalam bentuk
Sistem Informasi Manajemen Satu
Atap (SIMTAP) yang
telah diterapkan di beberapa
pemerintah daerah seperti
Takalar, dan Sidoarjo.
E-Government merupakan upaya untuk
memperbaiki proses dan
prosedur administrasi di pemerintahan dengan
menggunakan teknologi informasi
(internet) agar memberikan
kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada stakeholder-nya.
informasi
akuntansi sebagai alat
perencanaan pada dasarnya
dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1.
informasi yang sifatnya rutin;
2.
informasi kuantitatif/kualitatif;
3.
informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal.
B. PROSES PENGENDALIAN PADA SEKTOR PUBLIK
Untuk menjamin
bahwa strategi untuk
mencapai tujuan organisasi dijalankan secara
ekonomis, efisien, dan
efektif, maka diperlukan
suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap
organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristiknya.
Organisasi bisnis karena
sifatnya profit oriented (berorientasi pada laba), maka alat
pengendaliannya lebih banyak
bertumpu pada mekanisme negosiasi, meskipun
bervariasi untuk tiap
organisasinya dan tingkatan manajemen. Pengendalian untuk
manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa sedangkan untuk
manajemen level atas lebih bersifat normatif.
Sementara itu
organisasi sektor publik
karena sifatnya yang
tidak mengejar laba serta
adanya pengaruh politik
yang besar, maka
alat pengendaliannya lebih banyak
berupa peraturan birokrasi.
Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas (value for money),
akuntansi manajemen memiliki
peran utama dalam pengendalian organisasi
yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan
kinerja terutama dalam ukuran moneter.
Fungsi Utama
Informasi Akuntansi pada
dasarnya adalah pengendalian. Informasi Akuntansi merupakan
alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi
memberikan informasi yang
bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya
dinyatakan dalam bentuk
ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan
pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada
akhirnya membentuk gambaran
kinerja organisasi secara
keseluruhan.
Sementara itu,
pengendalian organisasi adalah
terkait dengan
pengintegrasian aktivitas fungsional
ke dalam sistem
organisasi secara
keseluruhan. Pengendalian organisasi
diperlukan untuk menjamin
bahwa organisasi tidak menyimpang
dari tujuan dan
strategi organisasi yang
telah ditetapkan.
C. PROSES PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
MANAJERIAL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Perencanaan dan
pengendalian pada dasarnya
merupakan dua sisi
mata uang, sehingga harus
dipertimbangkan secara bersama-sama.
Tanpa ada pengendalian, perencanaan
tidak akan berarti
karena tidak ada
follow-up, demikian sebaliknya. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu
proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait
dengan tahap yang lain
dan terintegrasi di
dalam suatu organisasi.
Jones dan Pendlebury (1996) membagi
proses perencanaan dan
pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima
tahap, yaitu:
1.
perencanaan tujuan & sasaran dasar;
2.
perencanaan operasional;
3.
penganggaran;
4.
pengendalian & pengukuran;
5.
pelaporan, analisis, dan umpan balik.
Proses
Pengendalian Manajemen Sektor Publik
Proses Pengendalian
Manajemen pada organisasi
sektor publik dapat dilakukan dengan
saluran komunikasi formal
maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari
aktivitas.
1.
perumusan strategi;
2.
perencanaan strategik;
3.
penganggaran;
4.
operasional.
Struktur organisasi
harus sesuai dengan
desain sistem pengendalian manajemen, karena
sistem pengendalian manajemen
berfokus pada unit-unit organisasi sebagai
pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat
pertanggung-jawaban tersebut
merupakan basis perencanaan,
pengendalian, dan penilaian kinerja.
Manajemen Sumber Daya
Manusia harus dilakukan
sejak proses seleksi dan
rekruitmen, training, development,
dan promosi hingga pemberhentian karyawan.
Faktor lingkungan meliputi
kestabilan politik, ekonomi,
sosial, keamanan, dan sebagainya. Semua unsur tersebut hendaknya dapat
mendukung pelaksanaan strategi organisasi.
PERAN
AKUNTANSI MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PADA SEKTOR PUBLIK
A. PERAN AKUNTANSI MANAJEMEN PADA SEKTOR PUBLIK
Peran Akuntansi
Manajemen Sektor Publik
adalah memberikan informasi akuntansi
yang relevan dan
handal kepada manajer
untuk melaksanakan fungsi perencanaan
dan pengendalian organisasi.
Dalam organisasi sektor publik,
perencanaan dimulai sejak
dilakukannya perencanaan
strategik, sedangkan pengendalian
dilakukan terhadap pengendalian
tugas. Peran Akuntansi Manajemen dalam Organisasi Sektor Publik, adalah:
1. perencanaan strategik;
2. pemberian informasi biaya;
3. penilaian investasi;
4. penganggaran;
5. penentuan biaya layanan dan tarif pelayanan;
6. penilaian kinerja.
1.
Perencanaan Strategik
Akuntansi
Manajemen dibutuhkan sejak
tahap perencanaan strategik. Pada tahap
perencanaan strategik, manajemen
organisasi membuat alternatif
program yang dapat
mendukung strategi organisasi.
Program-program tersebut diseleksi dan
dipilih sesuai dengan
skala prioritas dan
sumber daya (resources) yang
dimiliki. Peran akuntansi
manajemen adalah memberikan informasi untuk
menentukan berapa biaya
program dan berapa
biaya suatu aktivitas
(task) sehingga berdasarkan
informasi akuntansi tersebut
manajer dapat menentukan berapa
anggaran yang dibutuhkan
dikaitkan dengan sumber daya yang
dimiliki.
2.
Pemberian Informasi Biaya
Biaya
dalam konteks sektor
publik dapat dikategorikan
menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Biaya Input.
Merupakan sumber daya
yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.
Biaya input bisa
berupa tenaga kerja,
biaya bahan baku dan lainnya.
b. Biaya
Ouput. Merupakan Biaya yang
dikeluarkan untuk menghantarkan produk hingga
sampai ke pelanggan.
Pada organisasi sektor
publik output diukur dengan
berbagai cara tergantung
pada pelayanan yang dihasilkan. Misal
untuk perusahaan transportasi
massa, biaya dapat diukur berdasarkan biaya per penumpang.
c. Biaya Proses.
Merupakan biaya yang
dapat dipisahkan dari
fungsi organisasi. Biaya diukur
dengan mempertimbangkan fungsi
organisasi, misalnya biaya departemen produksi, personalia, dan
lainnya. Akuntansi Manajemen
Sektor Publik memiliki
peran yang strategis dalam perencanaan
finansial terkait dengan
identifikasi biaya-biaya yang terjadi.
Dalam hal ini akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan cost
accounting untuk pengambilan keputusan biaya.
3. Penilaian Investasi
Akuntansi
Manajemen dibutuhkan pada
saat organisasi sektor
publik hendak melakukan investasi
yaitu untuk menilai
kelayakan investasi secara ekonomi dan
finansial. Akuntansi manajemen
diperlukan dalam penilaian investasi karena
untuk dapat menilai
investasi diperlukan identifikasi
biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal
tersebut penting untuk menghindari dilakukannya
investasi yang sebenarnya
tidak layak secara ekonomi
dan finansial. Dalam
penilaian suatu investasi,
faktor yang harus diperhatikan
oleh akuntansi manajemen
adalah tingkat diskonto, tingkat risiko,
ketidakpastian, dan sumber
pendanaan untuk investasi
yang akan dilakukan.
Penilaian
Investasi dalam organisasi
publik dilakukan dengan menggunakan analisis
biaya-manafaat (cost-benefit analysis).
Dalam praktiknya terdapat kesulitan
dalam menentukan biaya
dan manfaat dari suatu
investasi yang dilakukan.
Hal tersebut karena
biaya dan manfaat
yang harus dianalisis tidak
hanya dilihat dari
sisi finansialnya saja
tetapi harus mencakup biaya
dan manfaat sosial
yang akan terjadi
dari investasi atau proyek
yang diajukan. Menentukan
biaya sosial dan
manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan.
4 .
Penganggaran
Sebagaimana
telah dijelaskan di
muka bahwa akuntansi
manajemen memainkan peran yang
vital dalam proses
pemilihan program, penentuan biaya program
dan penganggaran. Akuntansi
manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian,
sedangkan salah satu fungsi anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian.
Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan
penganggaran.
Akuntansi
manajemen berperan untuk
memfasilitasi terciptanya anggaran publik
yang efektif. Terkait
dengan tiga fungsi
anggaran, yaitu sebagai; alat
alokasi sumber daya
publik, alat distribusi,
dan alat stabilisasi, maka akuntansi
manajemen merupakan alat
yang vital dalam
proses mengalokasikan dan
mendistribusikan sumber dana publik
secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Untuk mencapai hal
tersebut harus didukung dengan
manajemen sumber daya
manusia yang handal,
jika tidak akuntansi manajemen tidak
akan banyak bermanfaat,
karena akuntansi manajemen hanyalah merupakan alat manajemen
untuk perencanaan dan pengendalian.
5.
Penentuan Biaya Layanan dan Tarif Pelayanan
Akuntansi
Manajemen digunakan untuk
menentukan berapa biaya
yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif
yang akan dibebankan kepada pemakai
jasa pelayanan publik,
termasuk menghitung subsidi yang
diberikan. Tuntutan agar
pemerintah meningkatkan pelayanan dan
keluhan masyarakat akan
besarnya biaya pelayanan
merupakan suatu indikasi perlunya
perbaikan sistem akuntansi
manajemen di sektor
publik. Masyarakat
menghendaki pemerintah memberikan
pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik
harus merespon keluhan,
tuntutan, dan keinginan
masyarakat agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin
baik dan kesejahteraan akan meningkat.
6.
Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja merupakan bagian dari
sistem pengendalian. Penilaian kinerja
dilakukan untuk mengetahui
tingkat efisiensi dan
efektivitas organisasi dalam mencapai
tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen
berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk
masing-masing aktivitas yang dilakukan.
B. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Setiap
Organisasi baik publik
maupun swasta memiliki
tujuan yang hendak dicapai.
Untuk mencapai tujuan
organisasi tersebut diperlukan strategi yang
dijabarkan dalam bentuk
program-program atau aktivitas. Organisasi memerlukan
sistem pengendalian manajemen
untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi
organisasi secara efektif
dan efisien sehingga tujuan organisasi
dapat dicapai.
C. PERUMUSAN STRATEGI
Perumusan Strategi
merupakan proses penentuan
visi, misi, tujuan, sasaran, target,
arah dan kebijakan,
serta strategi organisasi.
Perumusan strategi merupakan tugas
dan tanggung jawab
manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintah,
perumusan strategi dilakukan
oleh dewan legislatif yang hasilnya
berupa GBHN yang
menjadi acuan bagi
eksekutif di dalam bertindak.
Hasil perumusan strategi
lebih bersifat permanen dan berjangka panjang. Dalam suatu
organisasi baik swasta
maupun pemerintahan sangat
jarang dilakukan perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi. Hal yang
sering adalah revisi strategi atau
adopsi strategi baru
untuk mewujudkan visi,
misi, dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Salah satu
metode penentuan strategi
adalah dengan menggunakan analisis SWOT
(Strenght, Weakness, Opportunity,
and Threat). Analisis SWOT
dikembangkan untuk menganalisis
dan mempertimbangkan faktor internal organisasi
yang menjadi kekuatan
dan kelemahan organisasi
dan memperhitungkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.
Berdasarkan analisis SWOT tersebut
organisasi dapat menentukan
strategi yang terbaik untuk
mencapai tujuan organisasi.
Strategi perusahaan dapat
berubah atau mengalami revisi
jika terdapat perubahan lingkungan karena adanya ancaman (threat) dan
kesempatan (opportunity). Misalnya
adanya teknologi baru, peraturan pemerintah
baru, atau perubahan
lingkungan politik dan
ekonomi lokal maupun global.
Perencanaan strategik
harus didukung dengan
budaya organisasi yang kuat.
Kultur organisasi terkait
dengan lingkungan kerja
dan kesediaan anggota untuk
melakukan perubahan. Perencanaan
strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap
anggota organisasi untuk melaksanakan program-program secara
efektif dan efisien.
Program-progam yang sudah dirancang secara
baik dapat gagal
bila personal di
lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi.
1.
Penganggaran
Apabila
tahap perencanaan strategik
telah selesai dilakukan,
tahap berikutnya adalah menentukan
anggaran. Tahap penganggaran
dalam proses pengendalian manajemen
sektor publik merupakan
tahap yang dominan. Proses penganggaran
pada organisasi sektor
publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan
penganggaran di sektor swasta.
2.
Penilaian Kinerja
Tahap
akhir dari proses
pengendalian manajemen adalah
penilaian kinerja. Penilaian kinerja
merupakan bagian dari
proses pengendalian
manajemen yang dapat
digunakan sebagai alat
pengendalian. Pengendalian
manajemen melalui sistem
penilaian kinerja dilakukan
dengan cara menciptakan mekanisme
reward and punishment,
yang digunakan untuk mendorong pencapaian
strategi asalkan didukung
dengan manajemen kompensasi (imbalan)
yang memadai.
Pemberian
imbalan dapat berupa
imbalan finansial dan
nonfinansial. Imbalan yang sifatnya
finansial, misalnya; bonus,
dan kenaikan gaji tunjangan. Imbalan
yang bersifat non
finansial (psikologis dan
sosial), misalnya; promosi jabatan,
penambahan tanggung jawab
dan kepercayaan, dan otonomi yang
lebih besar.
Proses
pengendalian manajemen pada
organisasi sektor publik
dapat dilakukan dengan saluran
komunikasi formal maupun
informal. Saluran komunikasi
formal terdiri dari aktivitas:
a.
perumusan strategi;
b.
perencanaan strategik;
c.
penganggaran;
d.
operasional
PERAN DAN JENIS PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
A.
PERAN PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
Penganggaran
sektor publik terkait
dengan proses penentuan
jumlah alokasi dana untuk
tiap-tiap program dan
aktivitas dalam satuan
moneter. Proses penganggaran organisasi
sektor publik dimulai
ketika perumusan strategi dan
perencanaan strategik telah
selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil
perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah
dibuat. Tahap penganggaran
menjadi sangat penting
karena anggaran yang tidak
efektif dan tidak
berorientasi pada kinerja
akan dapat menggagalkan perencanaan
yang sudah disusun.
Anggaran merupakan managerial
plan for action untuk memfasilitasi tujuan organisasi.
Aspek-aspek
yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik adalah:
1. aspek perencanaan;
2. aspek pengendalian;
3. aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor
publik harus dimulai
dari tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan,
dan terakhir pelaporan.
Proses penganggaran akan lebih
efektif jika diawasi
oleh lembaga pengawasan
khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan
pengendalian anggaran.
1.
Pengertian Anggaran Sektor Publik
Anggaran publik
berisi rencana kegiatan
yang direpresentasikan dalam bentuk
rencana perolehan pendapatan
dan belanja dalam
satuan moneter. Dalam bentuk
yang paling sederhana,
anggaran publik merupakan
suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi
yang meliputi informasi mengenai
pendapatan, belanja, dan
aktivitas.
Secara singkat
dapat dinyatakan bahwa
anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang
menyatakan berapa:
a. biaya atas rencana-rencana yang dibuat;
b. banyak
dan bagaimana caranya
memperoleh uang untuk
mendanai rencana tersebut.
Anggaran
sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
1) anggaran merupakan
alat bagi pemerintah
untuk mengarahkan
pembangunan sosial-ekonomi, menjamin
kesinambungan dan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat;
2) anggaran
diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak
terbatas dan terus
berkembang sedangkan resources
(sumber daya) terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah
keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade offs;
3) anggaran diperlukan
untuk meyakinkan bahwa
pemerintah telah bertanggung
jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini merupakan instrumen pelaksanaan
akuntabilitas oleh lembaga publik.
Fungsi Anggaran Sektor
Publik
1) Alat Perencanaan.
2) Alat Pengendalian.
3) Alat Kebijakan Fiskal.
4) Alat Politik.
5) Alat Koordinasi dan Komunikasi.
6) Alat Penilaian Kinerja.
7) Alat Motivasi.
8) Alat menciptakan Ruang Publik.
2. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning
tool)
Anggaran merupakan
alat perencanaan manajemen
untuk mencapai tujuan organisasi.
Anggaran sektor publik
dibuat untuk merencanakan tindakan apa
yang akan dilakukan
oleh pemerintah, berapa
biaya yang dibutuhkan, dan
berapa hasil yang
akan diperoleh dari
belanja pemerintah tersebut.
Anggaran
sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
a. merumuskan tujuan
serta sasaran kebijakan
agar sesuai dengan
visi dan misi ditetapkan;
b. merencanakan berbagai
program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan
alternatif sumber pembiayaannya;
c. mengalokasikan dana
pada berbagai program
dan kegiatan yang
telah disusun;
d. menentukan
indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
a. Anggaran sebagai alat pengendalian
Sebagai
alat pengendalian, anggaran
memberikan rencana ditail
atas pendapatan dan pengeluaran
pemerintah agar pembelanjaan
yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik. Tanpa anggaran,
pemerintah tidak dapat mengendalikan
pemborosan pengeluaran. Bahkan
tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa presiden, menteri,
gubernur dan lainnya dapat
dikendalikan melalui anggaran.
Anggaran sektor publik
digunakan untuk membatasi kekuasaan eksekutif.
Anggaran sebagai instrumen pengendalian
digunakan untuk menghindari adanya
overspending, underspending dan
salah sasaran (missapropriation) dalam pengalokasian
anggaran pada bidang
lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran
merupakan alat untuk
memonitor kondisi keuangan
dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
Sebagai alat pengendalian manajerial,
anggaran sektor publik digunakan untuk
menyakinkan bahwa pemerintah
mempunyai uang yang
cukup untuk memenuhi kewajibannya.
Selain itu anggaran
digunakan untuk memberikan informasi dan
menyakinkan legislatif bahwa
pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan
pemborosan.
Pengendalian
anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara yaitu:
1. Membandingkan
kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;
2. Menghitung
selisih anggaran;
3. Menemukan penyebab
yang dapat dikendalian
(controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable)
atas suatu varian; dan
4. Merevisi
standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
b. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
Anggaran
sebagai alat kebijakan
fiskal pemerintah digunakan
untuk menstabilkan ekonomi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui anggaran publik tersebut
dapat diketahui arah
kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan
prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
Anggaran dapat digunakan untuk
mendorong, menfasilitasi, dan
mengkoordinasikan kegiatan
ekonomi masyarakat sehingga
dapat mempercepat pertumbuhan
ekonomi.
c. Anggaran sebagai alat politik
Anggaran digunakan
untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas
tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen
politik sebagai bentuk
komitmen eksekutif dan kesepakan legislatif atas penggunaan dana
publik untuk kepentingan tententu. Anggaran
bukan sekedar masalah
teknis akan tetapi
lebih merupakan alat politik.
Oleh karena itu
pembuatan anggaran publik
membutuhkan political skill dan
keahlian bernegosiasi dan
pemahaman tentang prinsip
manajemen keuangan publik oleh
para manajer publik.
Manajer publik harus
sadar sepenuhnya bahwa kegagalan
dalam melaksanakan anggaran
yang telah disetujui dapat
menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas
pemerintah.
d. Anggaran sebagai alat koordinasi dan
komunikasi
Setiap unit
kerja pemerintahan terlibat
dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran
publik merupakan alat
koordinasi antarbagian dalam
pemerintahan. Anggaran publik
yang disusun dengan
baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi
suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di
samping itu, anggaran
publik juga berfungsi
sebagai alat
komunikasi antar-
unit kerja dalam
lingkungan eksekutif. Anggaran
harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.
e. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan
wujud komitmen dari
budget holder (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislatif). Kinerja
eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran tertentu
dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja
manajer publik dinilai
berdasarkan berapa yang
berhasil dicapai dikaitkan dengan
anggaran yang telah
ditetapkan. Anggaran merupakan
alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
f. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat
digunakan untuk memotivasi
manajer dan stafnya
agar bekerja secara ekonomis,
efektif dan efisien
dalam mencapai target
dan tujuan organisasi yang
telah ditetapkan. Agar
memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya
jangan terlalu tinggi
namun juga jangan
terlalu rendah sehingga terlalu
mudah untuk dicapai.
g. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang
publik
Anggaran publik
tidak boleh diabaikan
oleh kabinet, birokrat
dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM,
perguruan tinggi dan
berbagai organisasi
kemasyarakatan. Mereka harus
terlibat dalam proses
penganggaran publik. Kelompok masyarakat
yang terorganisir akan
mencoba mempengaruhi
anggaran pemerintah untuk
kepentingan mereka. Kelompok
lain dari masyarakat yang
kurang terorganisasi akan
mempercayakan aspirasinya melalui
proses politik yang ada.
B. JENIS PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
1. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua,
yaitu:
a.
Anggaran Operasional.
b.
Anggaran Modal.
a. Anggaran operasional
Anggaran Operasional
digunakan untuk merencanakan
kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan
pemerintahan. Pengeluaran yang
dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin.
Belanja rutin adalah pengeluaran yang
manfaatnya hanya untuk
satu tahun anggaran
dan tidak menambah aset
atau kekayaan bagi
pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang
masuk kategori anggaran
operasional antara lain
Belanja
Administrasi
Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
b. Anggaran modal/investasi
Anggaran modal
menunjukkan rencana jangka
panjang dan pembelanjaan atas
aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.
Pengeluaran modal yang
besar biasanya dilakukan
dengan menggunakan pinjaman. Belanja
Investasi/Modal adalah pengeluaran
yang manfaatnya cenderung melebihi
satu tahun anggaran
dan akan menambah aset
atau kekayaan pemerintah,
dan selanjutnya akan
menambah anggaran rutin untuk
biaya operasional dan pemeliharaannya.
2. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik
adalah:
a. Otorisasi
oleh legislatif
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari
legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran
tersebut.
b. Komprehensif
Anggaran
tersebut harus menunjukkan
semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu,
adanya dana non-budgeter pada
dasarnya menyalahi prinsip
anggaran yang bersifat komprehensif.
c. Keutuhan
Anggaran
Semua
penerimaan dan belanja
pemerintah harus terhimpun
dalam dana umum.
d. Nondiscretionary
Appropriation
Jumlah yang disetujui
oleh legislatif harus
termanfaatkan secara ekonomis,
efisien, dan efektif.
e. Periodik
Anggaran
merupakan suatu proses
periodik yang dapat
bersifat tahunan ataupun multi tahunan.
f. Akurat
Estimasi
anggaran hendaknya tidak
memasukkan cadangan yang tersembunyi yang
dapat dijadikan sebagai
kantong–kantong pemborosan
dan inefisiensi anggaran
serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate
pendapatan dan pengeluaran.
g. Jelas
Anggaran
hendaknya sederhana, dapat
dipahami masyarakat dan tidak membingungkan.
STRUKTUR ANGGARAN DAN PROSES
PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
A. STRUKTUR ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Struktur
Anggaran mencerminkan pengelompokan komponen-komponen anggaran berdasarkan
suatu kerangka tertentu.
Di samping mencerminkan sistem penganggaran,
pengelompokan komponen-komponen anggaran berdasarkan suatu
kerangka tertentu ini
sangat penting artinya
dalam memudahkan proses pengelolaan
anggaran. Berdasarkan strukturnya, anggaran dapat dipisah menjadi:
anggaran terpilah (the divided budgeted) dan anggaran komprehensif (the
comprehensive budget).
1. Anggaran Terpilah
Di
dalam anggaran terpilah, komponen anggaran dipisahkan secara tajam menjadi anggaran
rutin dan anggaran
operasional/pembangunan. Kriteria
dalam melakukan pemilahan itu adalah:
a. Jangka
waktu pelaksanaan kegiatan.
Barang dan Jasa
yang diperoleh dan dikonsumsi
di dalam satu
periode akuntansi atau
satu tahun anggaran
diklasifikasikan sebagai anggaran rutin.
b. Kemungkinan suatu kegiatan/program untuk
mendatangkan penerimaan.
Dalam
hal ini juga diharapkan agar proyek
tersebut dapat dibiayai baik seluruhnya
atau sebagian dari
proyek itu sendiri.
Kriteria ini sangat berguna apabila
dihubungkan dengan pendanaan
dengan pinjaman luar negeri.
Walaupun terhadap pinjaman
luar negeri kita
harus membayar bunga, namun
beban tersebut akan
menjadi lebih murah
jika hasil pinjaman itu
digunakan untuk membiayai
proyek–proyek yang menghasilkan
penerimaan di kemudian hari.
c. Jumlah
uang yang digunakan.
Merupakan hal yang
wajar untuk memasukkan suatu
kegiatan yang biayanya
melampaui suatu jumlah tertentu ke
dalam anggaran. Pengeluaran
Investasi yang kecil
acapkali dikategorikan sebagai pengeluaran yang rutin karena akan menimbulkan
kesulitan pengadministrasiannya apabila dimasukkan ke dalam anggaran
pembangunan.
Anggaran
terpilah memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.
a. Memisahkan
antara pengeluaran rutin
dan belanja investasi
sehingga proses pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mudah
b. Alokasi
penggunaan pinjaman dapat
dimonitor dengan mudah. Penggunaan pinjaman
untuk proyek–proyek yang menghasilkan
penerimaan sektor publik
akan membantu pembayaran
kembali bunga dan pokok pinjaman
tersebut tepat pada waktunya.
Adapun
kelemahannya adalah:
a. Sering terjadi
ketidakcocokan antara para
perencana dengan para penyusun
anggaran dalam menentukan
pengeluaran yang masuk
dalam kategori anggaran rutin dan anggaran operasional/pembangunan.
b. Pemisahan anggaran
rutin dan pembangunan
sering menimbulkan salah anggapan: investasi
dianggap sebagai anggaran
pembangunan, sedangkan
anggaran rutin dianggap
sebagai bukan anggaran pembangunan. Yang
akan menimbulkan kesan
anggaran pembangunan lebih
penting dari anggaran rutin.
c. Pemisahan anggaran
rutin dan pembangunan
membuka peluang dilakukannya
switching of funds.
2. Anggaran Komprehensif
Anggaran komprehensif
adalah suatu anggaran
tunggal yang mencakup aktivitas pemerintah
atau sektor publik
secara keseluruhan. Dalam
anggaran komprehensif ini, alokasi
sumber dana dapat dilakukan secara lebih rasional yaitu dengan
cara mengevaluasi sumber
dana dan penggunaannya
secara keseluruhan. Dengan demikian
kekurangan anggaran dapat
diatasi dengan baik.
Dalam praktik,
anggaran komprehensif ini
juga memiliki kekurangan
antara
lain:
a. Anggaran tambahan
dan perubahan yang
biasanya digunakan untuk mendukung pengeluaran
yang tidak terlihat
pada waktu penyusunan anggaran komprehensif,
berpeluang untuk mengalokasikan sejumlah dana
guna membiayai perubahan
kebijaksanaan yang belum
mendapat persetujuan dari legislatif.
b. Kemungkinan
terjadinya anggaran yang berulang.
B.
PROSES ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan
dan belanja Negara/daerah
(APBN/D) yang
dipresentasikan setiap tahun
oleh eksekutif memberi
informasi rinci kepada DPR/DPRD dan
masyarakat tentang program–program apa
saja yang direncanakan pemerintah
untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bagaimana program
itu dibiayai. Penyusunan
dan pelaksanaan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu:
1. membantu pemerintah
mencapai tujuan fiskal
dan meningkatkan koordinasi antar
bagian dalam lingkungan pemerintah;
2. membantu menciptakan
efisiensi dan keadilan
dalam menyediakan barang dan jasa
publik melalui proses pemrioritasan;
3. memungkinkan
bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
4. meningkatkan
transparansi dan pertanggungjawaban kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.
Faktor
Dominan yang terdapat dalam
penganggaran:
1. tujuan
dan target yang hendak dicapai;
2. ketersediaan
sumber daya;
3. waktu
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target;
4. faktor-faktor lain
yang mempengaruhi anggaran,
seperti munculnya peraturan
pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, keamanan, dan bencana alam.
1. Prinsip-prinsip Pokok dalam Siklus Anggaran
Sebelum
membahas lebih lanjut tentang siklus anggaran, perlu diketahui arti penting
dan keterlibatan pemerintah
termasuk pemda dalam
proses penganggaran. Musgrave seperti
yang dikutip Coe
(1998) mengidentifikasi tiga
pertimbangan ekonomis mengapa pemerintah perlu terlibat dalam bisnis pengadaan
barang dan jasa bagi masyarakat. Ketiga pertimbangan itu:
a. stabilisasi ekonomi;
b. redistribusi pendapatan;
c. alokasi sumber daya.
Prinsip-prinsip pokok
siklus anggaran perlu
diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara
pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan
mekanisme penganggaran relatif
tidak berbeda dengan
swasta. Siklus anggaran meliputi
empat tahap, yaitu:
a. tahap persiapan anggaran (preparation);
b. tahap ratifikasi (ratification);
c. tahap implementasi;
d. tahap pelaporan dan evaluasi.
PENDEKATAN DALAM PENGANGGARAN SEKTOR
PUBLIK
A. PENDEKATAN DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Sistem Anggaran
sektor publik dalam
perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
organisasi. Hal tersebut
terutama tercermin pada
komposisi dan besarnya anggaran
yang secara langsung
merefleksikan arah dan
tujuan pelayanan masyarakat yang
diharapkan. Anggaran sebagai
alat perencanaan kegiatan publik
yang dinyatakan dalam
satuan moneter sekaligus
dapat
digunakan sebagai
alat pengendalian. Agar
fungsi perencanaan dan pengawasan dapat
berjalan dengan baik
maka sistem anggaran
atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Secara garis
besar terdapat dua
pendekatan utama penganggaran
yang memiliki perbedaan mendasar yakni:
1. Anggaran Tradisional/Konvensional.
2. Pendekatan New Public Management (NPM).
1. Anggaran Tradisional
Anggaran
Tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang
dewasa ini. Ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:
a. cara
penyusunan anggaran yang
didasarkan atas pendekatan incrementalism;
b. struktur dan susunan anggaran yang bersifat
line-item;
c. sentralistis;
d. spesifikasi;
e. tahunan;
f. menggunakan prinsip anggaran bruto.
B.
PERUBAHAN TEKNIK PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Reformasi sektor
publik yang salah
satunya ditandainya dengan munculnya era
New nublic Management
telah mendorong usaha
untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih
sistematis dalam perencanaan anggaran sektor
publik. Seiring dengan
perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik
penganggaran sektor publik,
misalnya teknik anggaran kinerja (Performance
Budgetings), Zero Basic
Budgeting (ZBB), dan Planning Programming and Budgeting System
(PPBS) Pendekatan baru dalam
sistem anggaran publik
tersebut cenderung memiliki
karakteristik umum sebagai berikut.
1. Komprehensif/komparatif.
2. Terintegrasi dan lintas departemen.
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional.
4. Berjangka panjang.
5. Spesifikasi tujuan dan prioritas.
6. Analisis total cost dan benefit (termasuk
opportunity cost).
7. Berorientasi input, output, outcome, bukan
hanya input saja.
8. Adanya pengawasan kinerja.
Materi Inisiasi 4
PENILAIAN INVESTASI DAN PENGUKURAN
KINERJA SEKTOR PUBLIK
I. Investasi
Pada Sektor Publik
Analisis
investasi berhubungan erat dengan penganggaran funsional, alokasi sumber daya,
dan praktek manajemen keuangan sector publik.
Dalam
prakteknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan diantaranya :
- Memastikan bahwa program
investasi publik merupakan yang komprehensif.
- Memperkirakan pengeluaran yang
dibutuhkan di masa yang akan datang.
- Mengevaluasi relevansi
proyek-proyek yang ada,
- Mengembangkan analisis dan
perencanaan untuk mengeluarkan investasi dan pengeluaran rutin.
Penentuan
kebutuhan investasi public berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan
diterapkan bagi masing-masing unit organisasi.
Ada
beberapa cara menggolongkan usulan investasi :
- Investasi penggantian
- Investasi penambahan kapasitas
- Investasi baru
Faktor-faktor
yang harus dipertimbangkan dalam analisis public yaitu :
1.
Tingkat
diskonto yang digunakan
Tingkat
diskonto merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek
dengan tingkat resiko tertentu.
Pada
sector swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pendanaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance). Keuntungan yang diperoleh
para kreditor sebagai pemberi utang, berupa pembayaran bunga utang, sedangkan
investor memperoleh keuntungan berupa dividen dan gain atas saham yang dimilikinya.
2.
Inflasi
Penilaian
investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tingkat
inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan
sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan.
3.
Resiko
dan ketidakpastian
Requiredrate of return akam makin tinggi jika resiko
investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan social-politik,
tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat
meningkatkan resiko investasi.
4.
Capital
Retioning
Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi
menghadappi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi.
II. Pengukuran
Kinerja
Kinerja
diartikan sebagai sebuah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan / program
dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja merupakan prestasi yang dicapai
pada periode tertentu. Keberhasilan / kegagalan suatu organisasi dapat dilihat
dari aktivitas organisasi tersebut, oleh karenanya setiap aktivitas harus tercatat dan terukur.
Maksud
pengukuran kinerja sektor publik untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :
Ø
Membantu
memperbaiki kinerja pemerintahan
Ø
Pengalokasian
sumber daya dan pembuatan keputusan, dan
Ø
Mewujudkan
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Kinerja
memiliki indikator yang berupa ukuran yang bersifat kualitaitif dan kuantitatif
yang menggambarkan pencapaian suatu
sasaran. Indikator kinerja merupakan suatu bentuk keterukuran dan bentuk
pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Indikator
Kinerja antara lain :
a.
Inputs,
merupakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
b.
Outputs,
merupakan produk (fisik/non fisik) yang dicapai dengan adanya pelaksanaan
program.
c.
Outcomes,
mencerminkan wujud pencapaian sasaran untuk jangka waktu yang lebih panjang.
d.
Benefits,
merupakan manfaat dari pelaksanaan kegiatan, dan biasanya terkait dengan tujuan
jangka panjang / tujuan akhir.
e.
Impacts,
merupakan pengaruh yang ditimbulkan.
Beberapa
Aspek Pengukuran Kinerja :
1.
Aspek
Finansial
Memberikan penilaian terhadap target
keuangan yang telah dicapai berdasarkan program.
2.
Kepuasan
Pelanggan
Memberikan penilaian terhadap segmen
pasar dan tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi.
3.
Operasi
dan Bisnis Internal
Memberikan penilaian atas gambaran
proses yang harus dbangun dalam melayani customer dan target yang ditetapkan.
4.
Kepuasan
Pegawai
Memberikan penilaian atas kontribusi
dari masing-masing personel / pegawai dalam mencapai target (misalnya kompetisi
dalam menciptakan inovasi) sekaligus menilai dampak yang dihasilkan oleh
program (misal: terciptanya lingkungan kerja yang harmonis)
5.
Kepuasan
Komunitas dan Shareholders/Stakeholders
Memberikan penilaian yang mengakomodasi
kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan.
6.
Waktu
Memberikan penilain atas ukuran waktu
yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran.
Pertimbangan
dalam pengukuran Kinerja:
1.
Adanya
komitmen untuk mengukur kinerja dan melaksanakannya sesegera mungkin.
2.
Pengukuran
kinerja yang dilakukan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan yang akan
selalu melalui proses evaluasi & koreksi.
3.
Penyesuaian
pengukuran kinerja berdasarkankarakter organisasi.
Selamat
belajar…..
AKUNTANSI
DANA PROYEK MODAL
Capital
Project Fund adalah
dana yang digunakan oleh unit pemerintah sebagai sumber keuangan dalam
memperoleh aktiva tetap yang sifatnya tidak rutin. Sumber Keuangan dana ini antara lain, general
bond, bantuan dari unit pemerintah lain, operating transfer dari
dana lain, dan pendapatan investasi. Pendapatan Obligasi seringkali dipilih
sebagai sumber pendapatan karena jumlah yang diperoleh besar, syarat-syarat
yang diajukan dapat menguntungkan pihak pemerintah, periode yang panjang
sehingga memudahkan proses pelunasan.
•
Akuntansi
yang digunakan dalam dana proyek modal
berbasis akrual modifikasi.
•
Basis
akrual yand dimaksud
adalah pengakuan pendapatan adalah pada saat tersedia (aktiva lancar &
klaim atas aktiva tersebut), dan terukur.
•
Pengakuan
belanja adalah pada saat barang dan jasa diterima atau pada saat hutang timbul.
•
Capital
Project Fund
hanya sebatas mempertanggungjawabkan pengumpulan sumber-sumber keuangan untuk
memperoleh aktiva tetap. Baik aktiva tetap yang telah diperoleh maupun Hutang jangka
panjang yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap tidak dipertanggungjawabkan
dalam Capital Project Fun. Aktiva tetap masuk ke dalam akun
Aktiva Tetap Umum, sedangkan hutang jangka panjang masuk ke dalam akun hutang
Jangka Panjang Umum.
Alasan Hutang
Obligasi tidak dicatat sebagai Hutang pada Dana proyek Modal:
•
Dana
Proyek Modal berfokus pada aktivitas pengeluaran dan mencatat sumber keuangan
untuk memperoleh aktiva tetap.
•
Dana
Pelunasan Hutang digunakan untuk mencatat pelunasan pokok dan bunga hutang.
Secura garis
besar pencatatan anggaran Dana Proyek Modal antara lain :
•
Taksiran
Pendapatan:
•
Estimated
Revenue (Dr), Estimated other finance source (Dr), Appropriasi (cr)
•
Pendapatan
dari bantuan pemerintah pusat:
•
Due
from central government (Dr), Revenue-central Government grant (Cr)
•
Selisih
Taksiran Penerimaan dan Appropriasi: unserved fund balance
•
Perjanjian
antara pemerintah dan kortraktor dijurnal:
•
Encumbrance
(Dr), Cadangan Encumbrance (Cr)
Akuntansi Dana Proyek Modal, Akuntansi Dana Dan Pelunasan Hutang
Akun Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang
Akun Aktiva Tetap dan Hutang Jangka Panjang
v Aktivitas
Dana Proyek Modal
v Jurnal
Umum Dana Proyek Modal
v Aktivitas
Dana Pelunasan Hutang
v Jurnal Umum Dana
Pelunasan Hutang
v Hubungan
Dana Pelunasan Hutang dengan Dana Lain
Aktivitas Dana Proyek Modal
p Definisi
Dana Proyek Modal dan Syaratnya
p Sumber
Keuangan Dana
Proyek Modal
p Siklus
Dana
p Akuntansi
Dana Proyek Modal
Jurnal Umum Dana Proyek Modal
p Prosedur
Pencatatan Anggaran Dana Proyek Modal
p Prosedur
Pencatatan Encumbrance, Belanja, dan Pendapatan Investasi
Aktivitas Dana Pelunasan Hutang
p Definisi
Dana Pelunasan Hutang
p Sumber
Keuangan & Aktivitas Investasi
p Registration
dan Fiscal Agent
p Akuntansi
Dana pelunasan hutang
Jurnal
Umum Dana Pelunasan Hutang
p Prosedur
Pencatatan Anggaran
p Jurnal
Pendapatan, Belanja,dan Hutang
Hubungan Dana Pelunasan Hutang dengan Dana Lain
p Hubungan
Dana Pelunasan Hutang dengan; Dana umum, Dana Pendapatan Khusus, Dana Proyek Modal dan Kelompok Akun
Hutang Jangka Panjang Umum
0 komentar:
Posting Komentar